Dunia perdagangan global akan memasuki babak baru di tahun 2020 yang disebut dengan era perdagangan bebas. Inti pokoknya dalam perdagangan bebas ini bahwa tidak ada lagi hambatan dalam menyelenggarakan perdagangan internasional. Di satu sisi, liberalisasi perdagangan jasa menjanjikan banyak dampak positif seperti terbukanya pasar untuk menjual barang dan jasa dari dan ke luar negeri, akan meningkatkan pendapatan, yang akhirnya berperan dalam meningkatkan kemakmuran negara-negara sedang berkembang. Tetapi, di sisi lain, liberalisasi punya dampak buruk yang patut untuk dicermati seperti meningkatnya penularan penyakit misalnya HIV/AIDS, flu burung, ebola, serta pencampuran budaya atau eradikasi budaya dan banyak lagi, sehingga dapat menyebabkan masalah kesehatan dari satu negara ke negara lain.

Bentuk-bentuk perdagangan bebas bidang jasa berdasarkan kesepakatan GATS secara umum dapat dibedakan dalam emapt macam, yaitu:

1. Kelompok jasa yang dapat dikonsumsi tanpa perlu mendatangi negara penghasil jasa (across a border) contoh : jasa konsultasi yang mempergunakan alat komunikasi seperti internet, televisi dll. Contoh bidang kesehatan adalah pelayanan medis jarak jauh.

2. Kelompok jasa yang untuk mengonsumsinya harus mendatangi negara penghasil jasa (through consumption aboard), contoh WNI pergi berobat ke luar negeri.

3. Kelompok jasa yang diselenggarakan oleh suatu sarana asing yang didirikan di suatu negara (through commercial presence), contoh pihak asing datang ke Indonesia untuk menanam modal untuk membuka rumah sakit di Indonesia.

4. Kelompok jasa yang diselenggarakan oleh tenaga kerja asing yang bekerja di suatu negara, contoh bidang kesehatan adalah dokter asing yang bekerja di Indonesia

Dalam bidang kesehatan era globalisasi lebih banyak diartikan pada perdagangan jasa pelayanan kesehatan, seperti yang tercantum dalam perjanjian GATS, poin nomor 4 dari perjanjian mengenai masuknya tenaga profesional kesehatan ke Indonesia. Perdagangan jasa pada era globalisasi berlangsung secara bebas. Pembatasan yang bersifat protektif, misal melalui lisensi yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti yang dilakukan oleh negara-negara berkembang lainnya, namun hal tersebut sudah tidak boleh dilakukan.

Indonesia merupakan negara yang cukup diminati oleh negara asing. Pertama karena memiliki potensi pasar yang besar terkait dengan jumlah penduduk yang besar. Kedua, sekarang ini kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup menjanjikan. Dengan potensi pasar yang besar tidak mengherankan jika kelak banyak dokter atau tenaga kesehatan asing yang berniat bekerja di Indonesia. Hal ini tampaknya menakutkan profesi kesehatan, karena ketakutan untuk bersaing, seperti kita ketahui kualitas sumber daya manusia kesehatan kita rendah serta penguasaan teknologi yang terbatas pula.

Seharusnya liberalisasi pada bidang kesehatan justru menjadi cambuk bagi kita, dimana kita perlu pemusatan diri untuk meningkatkan mutu atau profesionalisme sehingga apapun yang terjadi di masa mendatang dokter Indonesia tidak perlu takut lagi di negeri sendiri dan diluar negeri. Bila Indonesia dapat menambah jumlah, jenis serta dapat meningkatkan mutu dokter, dokter spesialis, maka akan turun minat rumah sakit asing di Indonesia mempekerjakan dokter asing, karena Indonesia sudah dapat memenuhi kuota dokter atau dokter spesialis dan biaya yang dikeluarkanpun relatif murah, sebab biaya mempekerjakan dokter asing lebih mahal. Kalau dianalisis dari sudut pandang yang lain, sebenarnya dokter Indonesia tidak perlu takut dengan masuknya dokter asing karena ada kemungkinan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter asing tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kesehatan masyarakat Indonesia sebagai akibat dari sistem pendidikan serta latar belakang sosial budaya yang berbeda.

Upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga dokter Indonesia dapat dilakukan dengan pertama, meningkatkan jumlah, jenis dan mutu tenaga profesional kesehatan Indonesia dengan penyempurnaan kurikulum, sistem pengajaran dan ujian, serta mengadakan program pendidikan kedokteran yang komprehensif sehingga dokter Indonesia punya standar yang bertaraf internasional, dan siap menghadapi serangan tenaga asing, atau terjadi perpinadahan para dokter Indonesia ke luar negeri karena sudah memilki standar internasional. Kedua, menetapkan kebijakan yang mengharuskan tenaga kesehatan asing mengikuti ujian profesi sesuai standar bila akan bekerja di Indonesia, serta memberlakukan peraturan timbal balik yang artinya dokter asing yang dibenarkan bekerja di Indonesia adalah yang berasal dari negara yang juga membolehkan dokter Indonesia bekerja di negara tersebut. Ketiga, Indonesia memerlukan lembaga yang dapat melakukan akreditasi kompetensi untuk menjaga profesionalisme para dokter yang berpraktik di Indonesia.

Bila pemerintah Indonesia tidak segera memperbaiki sistem pendidikan dan kebijakan dalam bidang kesehatan maka tenaga kesehatan Indonesia dalam menghadapi era globalisasi akan dihadapkan pada dua pilihan : Jadi tuan rumah di negeri sendiri, atau tergusur. Atau jadi tuan rumah di negeri sendiri serta tamu terhormat di luar negeri.

Dunia kesehatan Indonesia masih dibayang-bayangi satu masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Masalah tersebut adalah kasus gizi buruk dan rendahnya status gizi di beberapa daerah di Indonesia. Sepertinya, para pemegang kebijakan di negeri ini harus berpikir keras untuk segera menyelesaikan permasalahan ini karena memang bukan masalah yang main-main. Anak balita merupakan sumber daya untuk masa depan bangsa ini sehingga harus benar-benar diperhatikan perkembangannya. Berdasarkan angka human development index (HDI), Indonesia menduduki peringkat ke 112 di dunia. Artinya, seharusnya sub masalah kesehatan ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah kalau negeri ini masih ingin di anggap sebagai negeri yang peduli akan kualitas kesehatan penduduknya.

Beberapa kasus gizi buruk yang terungkap di NTB akhir-akhir ini membuka mata kita semuanya bahwa fenomena yang terjadi bagaikan sebuah gunung es. Buktinya, setelah ditemukan kasus di NTB, berbagai daerah di Indonesia langsung beramai-ramai melaporkan kasus-kasus yang serupa. Sepertinya tidak ada langkah prevensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kerentanan terjadinya penurunan kualitas gizi di beberapa daerah. Ironis memang, karena kejadian gizi buruk pada dasarnya bukanlah fenomena yang terjadi secara tiba-tiba. Pertanyaan yang timbul adalah dimana laporan hasil pemantauan status gizi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah? Secara teknis, seharusnya laporan tersebut berada di Dinas Kesehatan (daerah) dan Departemen Kesehatan (pusat). Dan secara teknis pula, seharusnya data-data penting itu dimiliki oleh Puskesmas, dengan Posyandu sebagai ujung tombak sumber informasi. Selayaknyalah, rumah sakit juga bertanggungjawab akan perbendaharaan data tersebut karena menjadi rujukan utama dalam penanganan kasus ini.

Beberapa plan kerja yang telah dibuat oleh pemerintah rasanya belum cukup terlihat efeknya, walaupun pada tahun lalu telah dilakukan pembahasan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Gizi Buruk 2005-2009, yang menginformasikan 70% dari anggaran yang tersedia akan difokuskan pada promosi kesehatan (dalam hal ini upaya promotif dan preventif), sementara 30% sisanya ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan operasional. Diantara agenda RAN tersebut adalah pemberian makanan tambahan berbasis makanan local dan pelatihan kader. Sepertinya, perlu di lakukan evaluasi tentang implementasi plan kerja tersebut, jangan-jangan ada jalur-jalur yang dipangkas, sehingga solusi permasalahan tersebut tidak samapai ke akar permasalahan dan berefek ke masyarakat secara luas.

Peran Posyandu

Lalu bagaimana peran Posyandu sesungguhnya? Jika kita tanyakan kepada masyarakat tentang siapa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Posyandu, maka jawaban yang akan diperoleh adalah Tenaga kesehatan. Posyandu memegang peran yang sangat vital sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi dan pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan ibu hamil dan balita. Sebenarnya posyandu tidak membutuhkan fasilitas dan biaya yang besar, bahkan dapat dilakukan di rumah penduduk maupun tempat-tempat pertemuan desa. Jadi, keberadaan pos-pos pelayanan ini di setiap desa menjadi kebutuhan wajib dan tidak ada alasan jika kurangnya kuantitas menyebabkan terhambatnya arus pelayanan masalah gizi dan kualitas kesehatan ibu hamil dan balita.

Operasional dan maksimalisasi fungsi posyandu tidak terlepas dari kebutuhan kader-kader kesehatan yang tersedia. Kader adalah anggota masyarakat yang diberi keterampilan untuk menjalankan posyandu. Untuk mencapai hasil yang optimal, pengetahuan kader selalu harus diperbaharui dengan melakukan penyegaran (refreshinh), agara tercipta rasa percaya diri dalam memberikan pelayanan. Dalam hal ini, peran masyarakat sangat penting, dengan melibatkan organisasi yang ada termasuk Karang Taruna yang mempunyai banyak SDM muda yang potensial.

Penanganan terintegrasi

Penanggulangan masalah gizi pada umumnya dan masalah gizi buruk khususnya, merupakan tanggungjawab bersama yang melibatkan banyak sector yang terkait dengan segi pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, social budaya, maupun pertanian yang menyangkut ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, sudah saatnya masalah gizi anak balita ini ditangani dengan lebih terintegrasi, melibatkan unsur masyarakat dan organisasi setempat, dengan menigkatkan kesadaran pentingnya penimbangan bulanan untuk mendeteksi kemungkinan adanya gangguan pertumbuhan yang akan menjadi tanda awal terjadinya masalah gizi. Bila hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka gangguan pertumbuhan dapat diatasi lebih dini dan masalah gizi buruk tidak akan muncul. Harus disadari bahwa anak balita merupakan calon generasi penerus bangsa, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan.

Inconvenient world, sebuah film yang membuka pikiran kita akan sebuah proses alamiah yang terjadi di dunia seiring dengan berbagai aktivitas manusia yang menjajahnya. Film yang berdurasi dua jam tersebut menggambarkan tentang keadaan dunia yang semakin menyimpang dari titik keseimbangan yang membuatnya sudah tak bersahabat lagi dengan setiap makhluk hidup yang menghuninya. Tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit kelalaian yang kita buat dalam menjaga dan merawat alam sekitar kita menjadi bumerang yang amat dahsyat bagi kehidupan manusia seluruhnya. Pelan tapi pasti, berbagai aktivitas alamiah yang mejadi penunjang kehidupan manusia di bumi mulai bergeser dari siklus normalnya. Cuaca yang tak lagi menentu, silkus hujan yang tak bisa diprediksikan, dan berbagai keanehan alam yang terkadang tak disadari oleh kebanyakan manusia. Perubahan suhu rata-rata bumi dikarenakan bumi menyerap energi lebih banyak dari yang dilepaskannya kembali ke atmosfer, sehingga sinar matahari terperangkap dan manajdikan permukaan bumi relatif lebih panas. Imbasnya, terjadi kerusakan permanen pada alam yang dihuni oleh manusia.

Berbagai perubahan negatif siklus alam tersebut pada dasarnya adalah akibat ulah manusia sendiri yang seenaknya saja dalam memanfaatkan alam. Manusia sering bertindak kurang arif dalam menggunakan berbagai fasilitas yang dianugerahkan kepada manusia tersebut. Berbagai kebijakan dan aktivitas perusakan alam manjadi contohnya nyata kebrutalan manusia terhadap alam. Bukti empirik yang mendukung pernyataan tersebut adalah ketika kita melihat berbagai fenomena kesusakan hutan, penggundulan lahan hijau, perluasan kota, pembukaan lahan baru dan banyak lagi karya-karya manusia yang desturktif terhadap bumi yang menyangga segala keperluan hidup manusia.

Pemanasan global dan kesehatan

Salah satu dampak terbesar terjadinya fenomena pemanasan global terhadap manusia adalah pengaruhnya terhadap atmosfer kesehatan penduduk dunia. Data terakhir dari badan kesehatan dunia mengatakan bahwa peningkatan terjadinya penyakit-penyakit infeksi pada sebagaian besar penduduk dunia diidentifikasi karena perubahan lingkungan hidup yang drastis. Iklim dan cuaca yang tidak menentu secara tidak langsung menjadi mediator utama penyebaran berbagai wabah penyakit baru yang menyerang manusia. Contohnya adalah merebaknya parasit yang menggunung di area banjir. Banyak penyakit yang ditimbulkan oleh perubahan iklim akibat pemanasan global, diantaranya penyakit lama timbul kembali, misalnya malaria yang penyebarannay semakin meluas. Selain itu, lingkungan yang menjadi penopang utama kestabilan kesehatan manusia menjadi terpengaruh. Kualitas air menjadi menurun, sumber makanan menjadi terganggu dan banyak fenomena lain yang patut untuk diwaspadai.

Data penelitian menyebutkan bahwa ada sekitar 35 jenis penyakit infeksi baru yang timbul akibat perubahan iklim, diantaranya adalah ebola, flu burung, dan berbagai wabah infeksi yang lain. Adapun, wabah penyakit yang paling rentang menyerang di daerah indonesia adalah penyakit degeneratif karena fungsi vital tubuh semakin menurun dan penyakit menular. Hal ini dikarenakan kondisi dan status gizi sebagaian besar masyarakat indonesia yang tergolong rendah dan lingkungan yang kurang memadai. Beberapa data di atas menunjukkan dampak pemanasan global yang tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Adapun, efek langsung pemanasan global dapat menyebabkan kerentanan manusia terhadap penyakit, misal Demam Berdarah serta dapat berefek jangka panjang terhadap kehidupan manusia seperti masalah-masalah psikologis dan sebagainya.

Langkah solutif

Melihat berbagai macam fenomena penurunan tingkat kesehatan penduduk di atas seharusnya membuat kita muali merenung dan berpikir, sudah berapa banyak kontribusi yang kita lakukan terhadap kerusakan itu dan langkah apa yang bisa kita lakukan untuk meredam efek buruk pemanasan global ini. Di bidang kesehatan, kita bisa melakukan langkah prevensi dalam menghadapi ancaman pemanasan global. Sedikitnya, ada 4 bidang peneliatian kesehatan yang bisa dimaksimalkan untuk menjaga kestabilan kesehatan penduduk, yaitu 1) di bidang gizi, berupa ketersediaan pangan 2) pengembanagn obat-obatan 3) pengendalian penyakit menular dan tidak menular, misalnya tifus, penyakit jantungn dsb. 4) upaya-upaya untuk menghasilkan alat deteksi kesehatan dini. Adapun implementasi empat bidang ini dapat melalui program yang dikenal dengan sistem bio informatika. Yaitu penanganan perubahan dengan mengadakan peringatan dini sebelum terjadi wabah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan minimal bisa menjadi prevensi terhadap berbagai kemungkinan buruj terjadinya peningkatan prevalensi(angka kejadian) penyakit yang ditimbulkan oleh pemanasan global.

Adapun, dari sisi kesehatan lingkungan. Salah satu terobosan yang dapt diterapkan adalah dengan mengembangkan desa sehat. Sebuah prototipe area yang mengutamakan penjagaan lingkungan untuk menunjang keberlangsungan kesehatan warganya. Hal-hal yang sifatnya keteladanan dan contoh berperilaku yang baik dan benar menjadi salah satu poin penting yang harus diperhatikan.

Pemanasan global tak akan pernah berhenti sampai kita mengetahui dan menghentikan sumber penyebabnya. Perubahan lingkungan ini di inisiasi oleh manusia sendiri dengan berbagai perilaku beruknya terhdap lingkungan. Maka, sudah selayaknyalah kita mengevaluasi dan memperbaiki berbagai bad conduct yang telah kita lakukan kepada lingkungan tempat kita hidup saat ini. Save our nature!

“being a good doctor is listening” (DR Barry Bub)

Dokter, sebuah profesi yang masih mendapat tempat yang istimewa di mata masyarakat. bukan hanya karena kedalaman ilmunya, tetapi karena jiwa kemanusiaannya yang akrab dengan tugasnya yang amat mulia, yakni menyelamatkan nyawa orang. Tetapi, sepertinya kesan baik itu sudah mulai luntur dengan banyaknya tingkah laku dokter yang mulai menimbulkan rasa was-was kepada pasien. Faktanya, tidak jarang, dokter melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak lazim dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diistilahkan dengan kata mal praktik, yang ironisnya tak jarang menyebabkan kerugian yang amat besar kepada pasien. kesalahan-kesalahan yang terjadi saat proses pelayanan seorang dokter tak jarang karena disebabkan oleh kelailaian si dokternya sendiri, padahal bisa jadi, kekurang telitian tersebut sebenarnya bisa dihindari. Mal praktik yang kian digaungkan di tengah pasar kesehatan negeri ini merupakan salah satu celah ketidakprofesionalan dokter dalam mengemban amanahnya.

gagal berkomunikasi

Salah satu penyumbang factor yang terbesar terjadinya malpraktik adalah masalah komunikasi yang dibangun sewaktu dokter menggali informasi dari pasien. dalam praktik medis disebut dengan anamnesis. Beberapa fakta empiric yang sering diresahkan masyarakat adalah sikap dokter yang kurang ramah, kurang empati dan kurang mengayomi pasien-pasiennya. Pasien hanya didibaratkan sebagai sebuah mesin yang tunduk pada perintah dokter tanpa memperhatikan feedback langsung dari lawan bicaranya.

Ketidaksempurnaan dokter dalam membangun komunikasi terhadap pasien akan berakibat buruk terhadap proses terapeutik yang dikelolanya nanti. Karena tak jarang, dokter terlalu intervensif dalam melakukan anamnesis. Seorang dokter, menurut sebuah penelitian di Amerika, umumnya menyela keluhan yang disampaikan pasiennya setelah 22 detik. Artinya, dokter sering tidak sabar menunggu Anda menyelesaikan semua keluhan, dan lebih suka menghentikannya di tengah-tengah pembicaraan. Padahal, kalau dokter mau bersikap lebih sabar sedikit saja terhadap pasiennya, dan mendengarkan semua penjelasan yang disampaikan, hal itu tidak memakan waktu lama. Penelitian yang dilakukan di Swiss, menyimpulkan: Pasien rata-rata hanya butuh waktu dua menit untuk menyelesaikan semua keluhan yang dirasakan. Menurut Dr. Wolf Langewitz dari University Hospital di Basle, gejala serupa hampir terjadi di semua negara. “Diperkirakan dokter mengambil alih pembicaraan setelah 30 detik. Mereka akan segera bertanya, “Bagaimana batuknya?, “Merasakan demam nggak?”, “Suhunya berapa?”. Begitulah dokter akan memulai dengan serangkaian pertanyaan dan jarang memberi kesempatan kepada pasien untuk bicara.”

Seringnya kebiasaan menyela pembicaraan yang dilakukan para dokter dapat mempengaruhi kualitas informasi yang diperolehnya nanti. Pasien mungkin ingat ketika dokter menyela pembicaraan mereka. Bisa jadi pasien beranggapan bahwa ada yang salah dari apa-apa yang mereka sampaikan, sementara dokter menghujani pertanyaan-pertanyaan tertutup di saat yang kurang tepat. Akibatnya, psikologis pasien bisa terganggu karena hal-hal yang kurang bijak ini.

Krisis waktu

Kurangnya perhatian dalam hal komunikasi ini sedikit banyak dipengaruhi oleh alokasi waktu yang diberikan dokter kepada pasiennya. Dokter, terutama di negeri ini, cenderung bersikap kurang bijak antara kemampuan dan output pemeriksaan yang mereka lakukan. Para dokter lebih mengutamakan kuantitas pasien yang mereka periksa daripada kualitas hasil pemeriksaannya. Tak jarang, mereka memaksakan jam periksanya di luar batas endurance fisiknya. Tuntutan kejar tayang menyebabkan kurangnya fokus dokter sewaktu memeriksa pasien. Bayangkan kalau misalnya, dalam sehari ada 100 pasien yang ditangani, sementara jam praktiknya hanya sekitar 4 – 5jam. Otomatis, alokasi waktu anamnesis pasien sangat sedikit. Padahal, kunci keberhasilan pasien adalah pada anamnesis. Tanpa anamnesis yang baik, diagnosis pasien bisa meleset dan berakibat terjadinya mal praktik.

Keberadaan undang-undang praktik kedokteran yang ada di negara kita sedikit banyak sudah mulai mengakomodasi penyelesaian masalah dari fenomena-fenomena di atas, baik dengan pembatasan tempat praktik maupun alokasi waktunya. Namun, sebuah peraturan saja tak akan mampu mengubah pola perilaku yang salah kecuali datang dari kesadaran pribadi-pribadi tenaga kesehatan ini. Tengok saja di beberapa negara maju, seperti amerika. Di negara ini, dokter yang melakukan tindakan (bedah, persalinan, kedaruratan medik) tidak diperkenankan lagi melakukan praktik harian. Dengan demikian tetap terjaga konsentrasinya dalam melakukan tugas profesinya. Namun, dengan pengetatan itu pun kasus malapraktik masih juga terjadi. Apalagi melihat sepak terjang praktik rata-rata dokter kita. Sepandai-pandai tupai melompat, akan terjatuh juga. Itulah maka kasus malapraktik di Indonesia tidak pernah berkurang.

Beda dokter Indonesia dengan dokter asing adalah dalam hal waktu. Rata-rata dokter kita kelewat sempit waktunya untuk memeriksa pasien secara legal artis, secara ikut aturan medik. Tidak ada di dunia dokter yang dalam seharinya memeriksa ratusan pasien seperti di Indonesia. Oleh karena bobot kerja rata-rata dokter kita melebihi enduran fisiknya, kesabaran mentalnya, dan ketahanan batinnya, banyak pasien tidak puas bertemu doktennya. selain hasil terapinya bisa jadi dinilai gagal, kurang sempurna, atau mungkin malah berkomplikasi.

Memang tidak semua kasus ketidakpuasan pasien akibat ulah dokter. Cara kerja minimalis, rendahnya penghargaan terhadap profesi, alitnya honorarium, adalah faktor-faktor yang menjadikan dokter kita seolah tidak profesional. Bahkan seorang profesor kita pun, pernah dibicarakan akibat bobot kerjanya melebihi kemampuan profesionalnya, sehingga bisa sampai kecolongan luput mendiagnosis yang selayaknya bila dalam kerja profesi normal bisa dilakukannya. Sekali lagi, penyebab tidak profesionalnya rata-rata dokter kita, sebagian besar lantaran waktunya sempit untuk mendiagnosis pasien. Anamnesis (wawancara) yang seharusnya khusuk, sabar, dan cermat diamati, baru beberapa detik saja pasien bicara, ada dokter yang sudah selesal menulis resepnya.

Oleh karena itu, dengan melihat fakta yang meresahkan seperti itu,seharusnya ada gerakan untuk mengajarkan kembali dokter untuk cerdas mendengar pasien. Mengajarkan ulang bagaimana dokter menyimak riwayat penyakit pasiennya, bersikap penuh tenggang rasa terhadap pasien. Caranya, dengan kiat, dengan sebuah sikap seni narrative medicine, yaitu sebuah disiplin baru yang menekankan keterampilan mendengar dan menulis untuk membantu para pekerja medis memahami lebih baik kondisi pasiennya. Bagaimana pekerja medis menyediakan waktu cukup untuk sepenuhnya mendengar. Bagaimana membangun program percakapan dalam sebuah disiplin medis. Bagaimana tajam dokter membayangkan perasaan sakit pasien dan membangun rasa empati terhadap kesukaran-kesukaran yang pasien hadapi. Harapannya, dengan pemahaman bahwa profesi medis merupakan sebuah seni (medical is an art), para dokter mampu mengelola proses penanganan pasien dengan cara-cara yang empatik namun elegant, sehingga kombinasi penyampaian informasi ataupun keluhan yang nyaman oleh pasien dengan cara-cara penerimaan respon yang baik oleh dokter mampu menjadi pedekatan yang efektif dalam menyelesaikan segala permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh pasien dengan baik.

Banyak orang yang mengatakan bahwa merokok merupakan hak asasi manusia, sehingga perlu adanya toleransi kepada perokok untuk tetap dapat merokok, dimanapun perokok tersebut ingin merokok. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak merokok, dan dengan terpaksa harus menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh orang lain? Apakah mereka tidak memiliki hak asasi untuk menghirup udara bersih yang tidak tercemar asap rokok? Jika demikian yang terjadi, maka upaya penegakan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan adalah pincang!

            Racun yang terkandung pada sebatang rokok tidak hanya akan meracuni orang yang merokok saja, tetapi juga akan meracuni orang yang ada dis ekitar perokok tersebut. Itulah sebabnya, orang yang berada di sekitar perokok tersebut biasa dikenal dengan perokok pasif. Semua akibat merokok yang dapat terjadi pada perokok, dapat pula terjadi pada perokok pasif. Menjadi sangat tidak adil ketika seseorang yang sama sekali tidak pernah merokok, namun sering bersama dengan perokok, kemudian menderita kanker yang mematikan seperti halnya yang sering terjadi pada perokok.

            Hal ini sangat mungkin terjadi karenan 2/3 dari asap rokok itu dikeluarkan oleh perokok dan terhisap oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Selebihnya, perokok menghisap 1/3 asap rokoknya (sebagai perokok aktif) dan menghirup kembali 2/3 asapnya atau asap orang lain yang merokok dengannya. Oleh karena itu, upaya menghormati HAM dengan membiarkan perokok meracuni perokok pasif menjadi sebuah dusta yang harus disingkap.

Regulasi Internasional dan Nasional

            Negara-negara telah membuat beberapa kesepakatan dan pencegahan bahaya rokok dengan menandatangani FCTC (Framework Convention Tobacco Control) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Kerangka kerja Konvensi pengendalian Tembakau.  Beberapa aturan yang tercakup dalam FCTC adalah: (1) pengendalian harga dan pajak, (2) iklan, pembelian sponsor dan promosi rokok (3) pelabelan: peringatan kesehatan dan pernyataan yang menyesatkan (4) undang-undang  udara bersih (5) pengungkapan dan pengaturan kandungan produk rokok (6) penyelundupan rokok. FCTC ini telah ditandatangai oleh 167 negara (lebih dari 40 negara) sehingga aturannya berlaku dan mengikat semua negara di dunia. Anehnya, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum meratifikasi aturan hukum internasional tersebut, bahkan belum menandatangani nya. Sebuah kebijakan yang tentaunay menimbulkan tanda tanay besar. Pertimbangan apa yang menjadikan Indonesia mengambil kebijakan yang sanagt aneh dan berseberangan dengan kebanyakan masyarakat global. Dengan kondisi yang demikian, Indonesia sering mendapat “tatapan miring” dari negara-negara lain di dunia.

            Sementara itu, di level nasional, pemerintah barui menetapkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan rokok. Pada tahun 1999, telah dikeluarkan PP No. 81 tentang pencantuman peringatan kesehatan pada iklan-iklan rokok. Juga PP No. 38 tahun 2000 tentang pembatasa waktu iklan rokok dan pencantuman kadar nikotin dan tar dalam rokok. Dan yang tebaru, PP No. 19  tahun 2003 yang mengatur tentang kadar tar dan nikotin yang diijinkan dal;am rokok, syarat-syarat produksi dan penjualan, persyaratan iklan dan promosi rokok, serta aturan kawasan bebas rokok di tempat-tempat umum. Yang dimaksud dengan tempat-tempat umum pada PP tersebut adalah tempat-tempat umum (seperti temapt layanan kesehatan, restaurant, mal), tempat bekerja, sekolah, temapt bermain anak, tempat-tempat ibadah serta sarana transportasi umum.

Bukan hanya sekedar perangkat

            Dari data-data di atas, bisa dilihat bahwa perangkat hokum telah ada, bahkan sudah ditetapkan sejak 8 tahun yang lalu. Tetapi, bagaimana dengan realisasinya di lapangan? Adakah perubahan yang dapat kita amati selama 8 tahun ini terhadap kondisi peredaran rokok di masyarakat? Ternyata tidak ada perubahan yang berarti. Aturan hanya sekedar aturan. Aturan dibuat tidak untuk dulaksanakan, tetapi untuk dibiarkan saja menjadi aksesoris system pemerintahan di negeri ini. Pemerintah tidak sepenuhnya ingin merealisasikan regulasi pembatasn rokok ini. Fakta empiriknya adalah peningkatan jumlah perokok umur 5 -10 tahun dari sekitar 0,4-0,6% pada tahun 2001 menjadi 1,8% pada tahun 2004. Dengan sampel fakta yang seperti ini, kita patut mempertanyakan dimana letak urgensi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama ini?  Seharusnya kita segera tersadar dengan segala kelalaian ini. Usaha penegakan perlindungan penduduk dari bahaya rokok tidak hanya cukup dengan mengandalkan regulasi yang ada –yang notabene belum sepenuhnya dijalankan-, tetapi melibatkan seluruh komponen bangsa ini, baik dari segi masyarakat, pemerintah maupun distributor rokok di negeri ini. Selamatkan generasi muda dari rokok!

Diberlakukannya UUPK (Undang-Undang Praktik Kedokteran) No. 29 tahun 2004 sejak tanggal 6 Oktober 2005 lalu mengawali babak baru regulasi pelayanan kesehatan di negeri ini. Berbagai pro dan kontra membayangi pengesahan regulasi baru yang mengatur tentang praktik  dokter di Indonesia. Semangat perbaikan pelayanan kesehatan dan usaha untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang mudah diakses (accessible), terjangkau (affordable), dan bermutu (quality) menjadi motor penggerak para pejabat-pejabat kesehatan di pemerintahan untuk menelurkan sebuah kebijakan yang dibingkai dengan format perundang-undangan. Selama ini peraturan perundangan yang mengatur praktik kedokteran memang telah ada,namun baru dalam bentuk permenkes yang formatnya pun belum terintegrasi dan komprehensif dibandingkan UUPK yang kita punyai sekarang. Dengan legalisasi peraturan baru ini diharapkan dapat menjadi media yang bisa untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi dokter/dokter gigi maupun penerima pelayanan kesehatan.

            Awal digulirkannya UUPK ini ditanggapi negative oleh sebagian besar praktisi kesehatan. Keberadaanya seakan-akan menjadi momok yang menakutkan karena regulasi yang rumit dan terlampau menekan para dokter dengan berbagai ancaman hukuman ataupun denda pelanggaran yang ada di dalamnya. Seakan-akan dokter hanya menjadi sasaran empuk judgment kesalahan dan tidak memberikan sedikitpun ruang untuk melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang terjadi diluar control mereka.

Pada awalnya yang ditanggapi oleh kebanyakan dokter adalah permasalahan pembatasan tempat praktik hanya di 3 tempat. Tetapi akhirnya, beberapa kerancuan dalam draf Undang-Undang tersebut mendorong berbagai praktisi kesehatan untuk mengkritisi beberapa pasal yang dianggap irrasional. Diantaranya adalah pasal-pasal yang dapat menjerat mereka ke tuntutan pidana untuk suatu pelanggaran yang bersifat administrasi seperti: tidak mempunyai surat tanda registrasi (STR), surat izin praktik (SIP), tidak pasang papan nama, tidak membuat rekam medis, sampai-sampai kalau dokter tersebut tidak menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Ini sebenarnya yang luar biasa, karena terjadi kriminalisasi praktik kedokteran.

Bisa dibayangkan, apabila seorang dokter tidak mematuhi pasal-pasal yang sebenarnya merupakan masalah administrasi, tetapi dapat dikenakan tuntutan pidana berupa kurungan badan, seolah-olah sebuah tindakan kriminal. Memang betul, ada alternatif lain yang berupa sanksi denda, tapi jumlahnya sangat mengejutkan karena sebanyak-banyaknya bisa kena denda puluhan atau ratusan juta rupiah (UUPK pasal 75 sampai pasal 80). Hal inilah yang akhirnya mendorong praktisi kesehatan untuk mnyuarakan revisi undang-undang yang yang terdiri dari 12 bab dan  88 pasal ini.

Akhirnya, pertengahan bulan Juni lalu Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pasal-pasal ancaman hukuman pidana dalam uji materiil UU 29/2004, tentang Praktik Kedokteran. Pasal tersebut, yakni pasal 75 ayat 1, pasal 76, dan pasal 79 c. Pasal 75 ayat 1 UU Praktik Kedokteran tersebut mengatur bahwa seorang dokter harus memasang plang papan nama di tempat berpraktek. Jika tak dilakukan, maka diancam pidana penjara atau pidana denda. Ketentuan ini menimbulkan dilema dalam kasus seorang pasien dalam keadaan mendesak untuk ditolong, sementara sang dokter tidak berada di tempat prakteknya. Sang dokter menurut UU tidak boleh memberikan pengobatan karena berada di luar tempat prakteknya. Jika dokter ngotot mengobati, ancaman pidana menantinya. Begitu juga dengan pasal 76 dan 79 yang memuat sanksi pidana berupa hukuman badan untuk para pelanggarnya.  Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan, beberapa pasal yang bermasalah tersebut dihapus. Yang jelas, ancaman pidana tersebut menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan pada dokter atau dokter gigi. Ancaman pidana tersebut tidaklah proporsional bila dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan.

Amandemen UUPK ini memberi sedikit nafas lega kepada para praktisi kesehatan, khusunya dokter untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan aman dan tanpa rasa ketakutan akan bayang-bayang jerat hukum yang amat memberatkan mereka. Namun, bukan berarti memberi jalan untuk malakukan praktik pelayanan seenaknya sendiri. Mereka harus benar-benar menaati segala peraturan yang diberlakukan di dalamnya. Undang-undang ini telah diberlakukan sejak tahun 2005 yang lalu. Adalah kewajiban setiap insan Indonesia untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.  

UUPK ini lahir terlalu dini (prematur) maka sebagai bayi prematur perlu perawatan dalam inkubator sampai seluruh organ dapat berfungsi normal. “Inkubator” hukum apa yang dapat dilakukan sehingga bayi yang bernama UUPK menjadi sehat dan tumbuh dewasa sesuai harapan tiap kelahiran.

Integrasi semua unsur yang terkait profesi kesehatan , dinas kesehatan, Badan POM, kepolisian, praktisi hukum, LSM dan masyarakat dapat menjadi inkubator. Inkubator yang dimaksud adalah pemberdayaan seluruh potensi yang ada, pengaturan menyeluruh aspek terkait meliputi aspek kompetensi, administrasi, mutu pelayanan, pembinaan dan pengawasan serta kejelasan aspek hukum dan kepastian hukum sehingga penyempurnaan UUPK di masa datang dapat diterima semua pihak dan lahirnya peraturan perundangan lebih terasa sebagai penuntut arah dalam menjalankan profesi. Semoga bisa terwujud. 

Pemandangan yang biasa di sebuah rumat sakit swasta terbesar di Jakarta. Puluhan orang berpakaian rapi sudah menunggu di depan ruang praktik dokter X, menunggu saatnya diizinkan bertemu dan berkonsultasi dengan dokter tersebut. Mereka bukanlah pasien yang menunggu antrian periksa dokter tersebut, tetapi mereka adalah calo-calo obat (biasa disebut dengan medical representative) dari berbagai perusahaan di negeri ini. Ya, seperti itulah gambaran salah satu cara delivery obat-obatan kepada konsumen melalui dokter. Mengapa dokter menjadi primadona produsen obat? Karena ditangan dokter lah resep terhadap pasien ditentukan. Dokter menjadi aktor utama yang mengetok palu terakhir perihal obat-obat apa saja yang akan di konsumsi oleh pasien. Otomatis, ada celah komersialisasi dalam proses komunikasi ini. Dan yang paling berkepentingan terhadap fenomena ini adalah para produsen obat. Bisa saja, banyaknya keuntungan penjualan obat tersebut diraup di atas penderitaan orang lain, karena dalam penyimpangan etika seperti ini yang paling dirugikan adalah pasien sebagai konsumen pelayanan jasa kesehatan.

Atmosfer pelayanan kesehatan yang demikian parah memunculkan satu konsekuensi terhadap perubahan perilaku dokter atau pelayan kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada dokter yang hanya memanfaatkan segi komersiilnya saja atau ada juga dokter yang mengutamakan rasa humanismenya dalam mengabdikan kompetensinya kepada masyarakat luas. Yang jelas,orientasi dan paradigma berpikir seorang dokter dipengaruhi oleh beberapa factor. Salah satunya adalah aspek historis berupa biaya pendidikan yang mahal. Sebuah fakta empiris dalam survey yang dilakukan di Jakarta beberapa waktu yang lalu menyebutkan bahwa student unit cost pendidikan strata dokter adalah sebesar Rp. 15,5 juta per mahasiswa untuk satu semester saja. Sementara itu, kalau kita tilik lebih jauh lagi. Praktik-praktik liberalisasi pendidikan kedokteran kian mengakar kuat di berbagai instansi pendidikan di negeri ini. Lihat saja Fakultas Kedokteran Atmajaya, salah satu universitas swasta di Jakarta ini, mematok harga tiket masuk kuliah tidak kurang dari 75 juta rupiah. Begitu juga dengan beberapa universitas lainnya, seperti Trisakti yang mencantumkan biaya sumbangan masuk pendidikannya sebesar 75 – 100 juta rupiah. Jumlah yang besar itu baru memnuhi persyaratan sumbangan awal masuknya. Peserta didik masih dibebani biaya yang tidak sedikit untuk operasional pendidikannya, mulai dari SPP, BOP dan biaya praktikum. Dan nilai beberapa item tersebut tentu saja berbilang jutaan rupiah. Sementara itu, di beberapa instansi pendidikan pemerintah atau yang statusnya negeri rata-rata menetapkan biaya kuliah yang relatif lebih rendah dari universitas swasta. Oleh karena itu, banyak fakultas kedokteran negeri yang masih mampu mengakomodasi mahasiswa-mahasiswa dari kalangan ekonomi menengah kebawah dengan melalui program-program beasiswa yang di berikan.

Peta gambaran distribusi biaya pendidikan yang relatif tinggi ini tentu saja dapat menimbulkan sebuah kesan yang negatif mengenai track record seorang dokter di mata masyarakat. Walaupun tidak dapat dipungkiri mengenai rasionalisasi tentang begitu tingginya biaya yang dikeluarkan dalam proses pendidikan seorang dokter, diantaranya karena memang properti-properti yang dibutuhkan relatif mahal untuk didapat. Ilmu kedokteran berbeda dengan ilmu non eksakta yang tidak memerlukan bahan-bahan untuk praktik. Pendidikan kedokteran bahkan memerlukan tambahan fasilitas, seperti rumah sakit. Tetapi, perlu kita analisis juga mengenai terjadinya pergeseran orientasi pelaksanaan tugas seorang dokter. Dahulu, dokter dikenal dengan keramahtamahannya dan dikena sebagai seorang yang ringan tangan dalam memberikan pertolongan kepada siapapun. Sekarang, terjadi semacam degradasi nilai dari keberadaan seorang dokter. Banyak masyarakat yang mulai mencibir para dokter karena opini yang terbentuk adalah bahwa sebagian besar dokter saat ini cenderung lebih mengutamakan nilai komersialisasi dan uang dibanding dengan rasa tulus untuk menolong sesama.

Fenomena ini layak ditanggapi secara serius karena jangan sampai filosofi mulia pengabdian seorang dokter tersisihkan oleh beberapa distorsi perilaku yang lebih menjunjung tinggi rupiah dibandingkan dengan berkah atau rasa kemanusiaan. Ingatkah ketika Hipokrates mengucapkan sumpahnya dengan begitu tulus? Sebuah nilai yang patut untuk dipelihara dalam setiap aktivitas kemanusiaan, terutama pelayanan kesehatan kepada orang lain. Semoga dokter tetap menjadi seorang figur pengayom dan kader kesehatan yang humanis dalam masyarakat.

Sekarang, dokter dan tenaga kesehatan lainnya adalah bagian dari masyarakat global. Dimulai dari aspek ekonomi sebagai sebuah bahasa global masyarakat dunia ternyata memunculkan sebuah revolusi dan perubahan yang begitu cepat. Arus globalisasi juga mulai menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat dunia termasuk ilmu pengetahuan, kesehatan masyarakat, lingkungan, hukum, keamanan dan agama. Kedokteran juga menjadi salah satu aspek yang tak lepas dari imbas kuatnya euforia dunia global yang mengharuskan kita menjawab satu pertanyaan besar tentang dokter seperti apakah yang dibutuhkan oleh masyarakat global?

Salah satu isu penting yang menjadi fokus dunia kedokteran Indonesia sekarang adalah bagaimana bisa menciptakan sumber daya tenaga kesehatan yang diakui oleh dunia global dan mampu bersaing dengan ’produk’ luar negeri. Tentu saja tenaga-tenaga kesehatan ini haruslah punya standar kompetensi yang digunakan oleh masyarakat dunia. Standar kompetensi minimum internasional yang harus dimilki oleh semua lulusan dokter ditetapkan oleh sebuah lembaga yang disebut The Institute for International Medical Education (IIME). IIME menetapkan terdapat 7 standar kompetensi minimum yang harus dikuasai oleh seorang tenaga kesehatan; (1) professional values, attitudes, behavior and ethics, (2) scientific foundation of medicine, (3) clinical skills, (4) communication skills, (5) population health and health systems, (6) management of information, (7) critical thinking and research. Ketujuh aspek ini disebut dengan Global Minimum Essential Requirements (GMER). Oleh karena itu, yang menjadi pekerjaan berat pemerintah saat ini adalah bagaimana menyiapkan tenaga-tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi tinggi dan dapat bersaing di level internasional. Tentunya pemerintah maupun lembaga pendidikan kedokteran harus menyiapkan berbagai strategi dan inovasi terutama di level system pendidikan kedokteran itu sendiri.

Dalam rangka penyiapan standar kompetensi sumber daya tenaga kesehatan di seluruh dunia, IIME (The Institute for International Medical Education) yang dipercaya untuk menetapkan minimum essential competences (kompetensi minimum terpenting). IIME menetapkan tiga fase pelatihan dan persiapan lulusan tenaga kesehatan. Fase pertama, pendefinisian kompetensi minimum: Mengembangkan Global Minimum Essential Requirements (GMER) yang memasukkan pengetahuan, skills, etika dan perilaku yang wajib dimiliki oleh setiap dokter. Selain itu, mengidentifikasi dan mengembangkan metode yang diperlukan untuk penilaian kompetensi lulusan dan mengevaluasi apakah sekolah yang menyediakan sarana pendidikan tersebut telah memenuhi kompetensi yang diharapkan. Fase kedua, Implementasi eksperimental: yaitu dengan menggunakan metode penilaian kompetensi untuk mengevaluasi outcome yang ada. Selain itu, dengan memulai program untuk menganalisis kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran dan mencari terobosan baru untuk menutupi kekurangan tersebut. Fase yang terakhir yaitu Membandingkan ’produk-produk’ sistem pembelajaran tersebut dengan memasuki persaingan global di level internasional.

Ada tiga aspek yang kita pandang berkaitan dengan usaha peningkatan mutu sumber daya dan profesionalitas tenaga kesehatan di era global. Pertama, aspek analisis tantangan tenaga kesehatan di era global. Salah satu imbas adanya AFTA 2010 (Asean Free Trade Area) adalah semakin luasnya aspek perdagangan dunia. Aliran perdagangan yang terjadi tidak hanya aliran barang publik, tetapi juga perdagangan jasa termasuk jasa tenaga kesehatan yang dapat mengakses dengan bebas ke berbagai Negara. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah perlu mengembangkan standar kompetensi untuk penyiapan skills dan endurance tenaga kesehatan lebih baik lagi.

Kedua, aspek proses pengembangan SDM kesehatan. Satu hal yang perlu diperhatikan untuk menyesuaiakan perkembangan dunia adalah dengan meningkatkan akses informasi dunia luar sehingga akan menghasilkan lulusan-lulusan yang mempunyai cakrawala berpikir yang luas dan terbuka dengan perkembangan dunia luar. Perlu juga menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan di luar negeri untuk memaksimalkan usaha tersebut. Ketiga, melakukan berbagai inovasi sistem pembelajaran yang memudahkan mahasiswa memahami ilmu kedokteran dengan lebih tersistematis dan komprehensif. Selain itu, kontrol kualitas perlu dilakukan dengan proses assesment yang bagus dan objektif.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa syarat mutlak modal para tenaga kesehatan khususnya dokter untuk mampu bersaing di era global penguasaan skills yang spesifik dan memenuhi standar kompetensi pelayanan yang mengacu pada standar pelayanan yang digunakan oleh semua negara. Tanpa penyesuaian diri dan kerja keras, mungkin kita akan terdepak oleh tenaga-tenaga kesehatan ’produk asing’ yang lebih terampil dan mempunyai kompetensi khusus di bidangnya. Tentunya ini adalah tantangan besar bagi kita apakah kita mampu menghadapi terjangan arus globalisasi di bidang kedokteran dan sudah seberapa jauh persiapan kita menghadapi tantangan itu?! Viva kedokteran indonesia!!!

Health is not everything, but without health everything is nothing!

Sebaris ungkapan di atas memberikan satu pesan penting kepada kita bahwa satu harta yang sangat berharga dalam hidup kita adalah kesehatan. Kita semua sadar bahwa kesehatan adalah pangkal kesehatan dan sumber energi dalam membangun produktivitas kerja yang menopang hidup manusia. Tanpa kesehatan kita akan kehilangan modal untuk berkarya. Seharusnya dengan analogi seperti di atas, kita harus bertanya, apakah setiap orang di negeri ini sudah menikmati hak-hak nya untuk hidup sehat? Sudahkah ada sebuah mekanisme yang berkeadilan untuk mendistribusikan proses pemeliharaan kesehatan ini kepada semua komponen masyarakat di negara yang berpenghuni lebih dari 200 juta orang ini?

Dunia kesehatan, dunia yang dianggap sebagai sumber-sumber kerja kemanusiaan ini tenyata juga tak sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan, tak selamanya senantiasa berjalan dengan mengemban misi sucinya itu. Ternyata, aura komersialisasi jasa dan praktik-praktik perdagangan kesehatan ini juga mulai merambah ke dunia medis dan pelayanan masyarakat. Dan praktik-praktik seperti itu tidak hanya terjadi di kalangan bawah, para praktisi kesehatan dan perusahaan obat, tetapi juga di ranah penentu kebijakan, yaitu para wakil rakyat di DPR.

Anomali kebijakan

Indikasi minimnya perhatian pemerintah terhadap usaha perbaikan kesehatan di negeri ini bisa dilihat dari alokasi anggaran dana kesehatan yang direncanakan oleh pemerintah. Anggaran kesehatan kini kian mengecil. Pada pidato presiden, anggaran kesehatan hanya Rp. 18,762 triliun untuk tahun 2007. Padahal, anggaran tahun 2007 mencapai 20,2 triliun. Sementara WHO menetapkan angka 15% dari alokasi APBN setiap negara yang harus mereka keluarkan untuk pemeliharaan kesehatan semau penduduknya. Bagaimana dengan Indonesia? Kalau kita lihat dari penjelasan kalangan DPR RI, kebutuhan minimal Departemen Kesehatan sebenarnya 5% dari total anggaran atau sekitar Rp 35 triliun. Sehingga, dapat kita simpulkan dengan budget yang dialokasikan pemerintah sekarang (sekitar 20 triliun), angka tersebut masih sangat jauh dengan standar yang ditetapkan Internasional. Sungguh, fakta yang sangat mencengangkan. Di saat negeri ini sedang ditimpa banyak musibah, ternyata pemerintah belum begitu dewasa untuk memprioritaskan kebutuhan pengeluaran dananya terhadap aspek-aspek primer masyarakat, khususnya kebutuhan di bidang kesehatan.

Fakta lain yang mengindikasikan masuknya kepentingan bisnis dalam dunia kesehatan dapat dilihat pada kasus antara Depkes dan WHO tentang virus flu burung. Departemen Kesehatan mencurigai WHO memperjualbelikan vaksin yang bersumber dari Indonesia tanpa memberikan insentif kepada negara kita. Dalam resolusi WHO memang disebutkan bahwa negara pemilik spesies flu burung berhak mendapatkan insentif dari pihak yang menggunakan spesimennya. Pemerintah mengatakan bahwa ini merupakan sebuah langkah untuk menahan arus komersialisasi. Menghentikan kerja sama dengan dengan WHO dan memilih kerja sama dengan perusahaan farmasi dianggap pemerintah sebagai usaha untuk menghentikan arus perdagangan. Perlu diketahui bahwa angka kematian flu burung di Indonesia tergolong tinggi, yaitu 70 – 80%, sehingga Indonesia menjadi konsumen utama dalam penyediaan vaksin internasional. Yang perlu dikaji ulang adalah hitung-hitungan untung rugi pemerintah ini seharusnya mengakomodasi aspek kebutuhan masyarakat banyak, bukan dengan tanpa pertimbangan begitu saja.

Selain di area pembuta kebijakan, gejala-gejala komersialisasi jasa kesehatan ini juga sangat jelas terjadi di tingkat bawah, baik antar perusahaan farmasi maupun perusahaan dengan para dokter. Dokter menjadi sasaran empuk lahan pendistribusian obat karena mereka yang menjadi ujung tombak dalam menentukan resep medikasi yang akan diberikan kepada pasien. Oleh karena itu, dengan segala cara perusahaan obat akan menawarkan barang dagangannya agar mau dipasarkan oleh dokter yang menjadi target pemasarnya.

Kesehatan yang merata

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 yang diejawantahkan dalam UU No. 23/1992, disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak fundamental setiap individu. Artinya, segala kebijakan yang berkenaan dengan masalah kesehatan masyarakat seharusnya dimulai dari satu pijakan bahwa upaya yang diambil adalah untuk mensejahterakan semua masyarakat, khusunya rakyat kecil yang mendominasi negeri ini. Sudah saatnya, praktik-praktik komersialisasi jasa kesehatan diberantas. Sebaliknya, terobosan-terobosan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat luas seharusnya harus terus disuarakan. Dengan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan, maka secara tidak langsung kita telah menjaga tensi produktivitas penduduk negeri ini.

Salah satu contoh implementasi kebijakan kesehatan yang berkeadilan ini adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pembiayaan. Di dalam penyelenggaraan pembiayaan kesehatan, dana masyarakat diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan yang terorganisirdan berkeadilan guna melalui jaminan kesehatan berdasarkan prinsip solidaritas. Jaminan kesehatan pada dasrnya merupakan proyek pengintegrasian antara sub system upaya kesehatan dengan sub system pembiayaan kesehatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi proporsi penduduk yang terlindungi dengan jaminan kesehatan, semakin adil pembiayaan kesehatan. Dengan contoh program seperti ini, kita harapkan pembiayaan kesehatan akan lebih terkendali dan pasti sehinga akan lebih banyak lagi penduduk yang tercover oleh alokasi anggaran pembiayaan kesehatan.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bangsa-bangsa barat sedikit banyak manjadi faktor utama penentu begitu majunya ilmu kedokteran di sana. Fakta yang sebaliknya kita temukan di bangsa-bangsa timur, yang notabene merupakan negara-negara yang basis penduduknya islam, peradaban yang masih tertinggal menjadikan perkembangan ilmu kedokteran kalah bersaing dengan mereka. Namun, ada sebuah fakta sejarah yang patut kita cermati bahwa jauh sebelum pihak “barat” membanggakan penemuan-penemuan mereka dalam dunia kedokteran, umat Islam ternyata telah terlebih dahulu menggunakan dan mengembangkan ilmu-ilmu dasar kedokteran. Kemudian, karena sebuah keterputusan sejarah akibat peristiwa pendudukan Baghdad pada tahun 463 H, celah ini dimanfaatkan oleh pihak barat untuk mengklaim kepada masyarakat dunia bahwa sumber perkembangan ilmu kedokteran berawal dari barat. Inilah sebuah cela distorsi sejarah yang dibuat oleh bangsa-bangsa barat.

Dikotomisasi ilmu kedokteran

Sifat alamiah manusia untuk menyembuhkan penyakitnya sudah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu. Merupakan insting yang diberikan oleh Sang Pencipta alam semesta. Kemudian ilmu pengobatan terus berkembang seiring dengan bertambah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perjalanannya, ilmu pengetahuan seakan-akan terbagi menjadi dua kutub yang berbeda antara pengobatan timur dan barat. Pihak “barat” mengklaim bahwa ilmu pengobatan berasal dari barat sebagaimana ditulis Steve Parker dalam bukunya “Ilmu Kedokteran”, sebagai berikut: “ banyak dari pengetahuan kedokteran barat yang berkembang bersama kebudayaan Mesir, Yunani, dan Romawi. Ketika kejayaan ekakisaran Romawi memudar, pengetahuan ini menghilang dari eropa dan berpindah ke Afrika Utara dan Timur tengah. Berkat terjemahannya dalam bahasa arab, terutama di pusat-pusat kebudayaan Islam seperti Baghdad, Kairo dan Kordoba pengetahuan kedokteran terselamatkan bahkan menjadi kian lengkap. Pada abad ke-12, para sarjana eropa mulai menerjemahkan kembali kitab-kitab tersebut dalam bahasa arab ke bahasa latin, dan pengetahuan kedokteran kuno pun kembali ke eropa.” Lebih dari itu, “barat” telah menuduh Islam membawa dampak buruk terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Hal itu seperti telah diungkapkannya pula dalam buku “ilmu kedokteran”, sebagai berikut:” semasa ilmu kedokteran dibawah tradisi islam, ilmu bedah agak diremehkan. Sejumlah pembedahan, mulai dari pengangkatan batu ginjal hingga operasi katarak pada mata hanya dilakukan oleh para asisten dokter bedah yang tidak berpendidikan khusus”.

Semula istilah-istilah kedokteran berasal dari bahsa arab, tapi akhirnya segala istilah arabnya disalin ke dalam bahasa latin. Pada masa cendekiawan bangsa eropa merindukan budaya yunani/romawi karena kejemuannya terhadap penguasa gereja yang jumud, banyak istilah dan lambing-lambang jahiliah yang diambil dari mitologi Yunani/Romawi seperti lambing dewa Aeskulapius berupa ular dan piala, ular dan tongkat, dan nama-nama dewa lainnya.

Akhirnya, paradigma ilmu kedokteran yang ditanamkan “barat” telah berpengaruh pada hal-hal yang bersifat moral, maupun halyang bersifat teknis medis, yaitu teknis diagnose dan terapi terhadap pasien. Mereka telah memberikan batasan-batasan tentang ilmu pengobatan yang disebut ilmiah, sehingga metode pengobatan apa pun yang tidak sesuai dengan batasan tersebut disebut pengobatan alternatif. Hal ini merupakan sebuah pengekangan paradigma berpikir bahwa semua penemuan baru dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi harus mengikuti system tertutup yang dibuat oleh bangsa-bangsa barat.

Ilmu kedokteran di masa islam

Sebenarnya islam sudah mengajarkan kepada manusia tentang dasar-dasar ilmu pengobatan dan urgensi kesehatan bagi tubuh manusia sejak 14 abad yang lalu. Sejak zaman Nabi SAW masih hidup maupun ketika masa-masa kekhalifahan islam. Sesungguhnya, diutusnya Nabi SAW untuk menjadi rasul Allah SWT dibekali dengan syariah Islam yang terkandung nilai-nilai ath-thibb (kedokteran) yang murni dan tinggi. beberapa ajaran dan tuntunan rasulullah SAW yang mengandung kajian dan nilai-nilai kedokteran, antara lain: cara bersuci yang diajarkan Rasulullah SAW; cara berwudlu; larangan kencing di kolam air yang tergenang; sunah untuk berkhitan, yaitu memotong kulup bagi laki-laki dan memotong sebagian “labia minora” yang memanjang bagi perempuan, dan lainnya.

Adapun praktik kedokteran pada zaman Nabi SAW yang dilakukan oleh beliau adalah mengatur makan dan minum, shaum, minum madu, minum air putih, susu murni, kurma dan semacamnya. Nabi SAW pun berolahraga dan berobat, diantaranya berbekam. Pada masa beliau pun juga berkembang pengobatan ramuan, fashid, dan al-kayy bakar. Ahli al-kayy yang terkenal dari sahabat Nabi adalah Abi Thalhah. Sahabat yang lain yaitu Al-imam al-Bukhariy adalah seorang ‘alim ahli hadist pertama yang menyusun kitab Ath-Thibb-un-Nabiy. Dalam kitab shahihnya terdapat lebih dari 80 hadist yang berkaitan dengan ilmu kedokteran. Sedang hadist-hadist mengenai kedokteran lainnya tersebar luas dalam kitab-kitab; shahih muslim, sunan abu dawud, at-tirmidziy, al-baihaqiy, ahmad, ad-dailami, dan yang lainnya.

Pada masa kekhalifahan, banyak dilakukan penerjemahan dan penyaduran kitab-kitab pengetahuan dari bahasa siryani, yunani, hindi, Persia dan bahasa lainnya. Berbagai metode kedokteran diberi sentuhan Islam, yaitu dengan diteliti kembali dan dibersihkan dari unsur-unsur obat yang haram dan metode kedokteran yang haram, seperti kedokteran Persia kuno yang berkembang dari Arianasapur; kedokteran hilaniah, yaitu percampuran kedokteran Persia, bebilonia dan kedokteran yunani yang berpusat di Jundi Syahpur. Pada masa kekhalifahan ini pula berkembang metode kedokteran Nabi SAW (thibbun nabiy) yang sekarang banyak dikaji ulang oleh dokter-dokter muslim. Bahkan berbagai cabang ilmu kedokteran berkembang pesat, seperti ilmu bedah, kedokteran mata, anestesi, kedokteran gigi, khitan, bekam dan fashid, obstetric dan ginekologi, sampai terbangunnya fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan sekolah-sekolah tinggi kedokteran yang mendidik calon-calon dokter pada saat itu.

Tabib-tabib muslim yang terkenal dengan karya besarnya banyak bermunculan pada masa kekhalifahan ini, terutama mereka yang mendalami metode ilmu kedokteran hilaniah. Diantaranya adalah abu ali al Husain ibnu Abdillah Ibnu Sina(ibnu Sina), yang telah menghasilkan kitab-kitab kedokteran yang dipakai sebagai dasar ilmu kedokteran modern. Tercatat beberapa kitab besarnya: (1) al-qanun fi thibb, tentang obat, dosis obat, tasyrih tubuh (2) ar risalah berisikan filsafat kedokteran (3) arjuzah fi thibb. Bahkan, beliau telah menulis 270 jilid kitab dalam bahasa arab dan Persia. Tabib yang lainnya adalah ibnu Rusydi, dengan karyanya kitab Kulliyat fi Ath-Thibb yang terdiri atas 16 jilid; ibnul khatib, dengan kitab al – hawariy (yang diterjemahkan ke dalam bahasa latin menjadi epidemie) dan masih banyak tabib lain dengan berbagai karyanya yang menjadi dasar pengembangan pengetahuan kedokteran modern saat ini.

Bukan saatnya pesimis

Berbagai fakta sejarah diatas seharusnya menjadikan generasi-generasi muslim saat ini lebih tergugah untuk mendepak jauh-jauh sikap pesimistis dan pikiran dekstruktif terhadap perkembangan kedokteran islam. Banyak karya besar yang menjadi dasar pengembangan ilmu kedokteran modern saat ini seharusnya memberikan dorongan semangat untuk mengkaji dan meneliti lebih giat karena pendahulu-pendahulu umat islam terlah dikaruniai Allah dengan berbagai kemampuan yang luar biasa dalam mengembangan setiap disiplin ilmunya, tak terkecuali ilmu kedokteran.